Author: Suadi

Badan Pangan Dunia (FAO) melaporkan perikanan dunia telah mampu memproduksi ikan dengan total produksi lebih dari 145 juta ton, 90 juta ton diantaranya hasil perikanan tangkap atau budidaya ikan menyumbang 55,1 juta ton. Dari total produksi tersebut, 117,2 juta ton ikan digunakan langsung untuk konsumsi dan sisanya untuk kepenting indirect human consumption seperti bahan baku pakan ikan dan ternak. Indonesia adalah salah satu pemain kunci dalam pecaturan perikanan global. Untuk perikanan tangkap, Indonesia menempati urutan kedua setelah Cina sebagai produsen ikan dunia. Sementara, untuk perikanan budidaya, Indonesia menempati urutan keempat setelah Cina, India, dan Vietnam.

Total produksi ikan Indonesia dalam dekade terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat berarti, yaitu dari hanya 7 juta ton pada tahun 2006 menjadi lebih dari 11 juta ton saat ini. Peran perikanan budidaya semakin besar, bahkan sumbangan produksinya telah mencapai lebih dari 50% saat ini. Kecenderungan peningkatan kontribusi perikanan budidaya juga terjadi di berbagai belahan dunia, bahkan total produksi dari budidaya telah mampu melampaui produksi daging. Majalah The Economist (10 Agustus 2013) melaporkan tingkat produksi ikan pada tahun 2020 mendatang, dapat mencapai 6 kali tingkat produksi tahun 1990.

Peningkatan cepat produksi ikan tidak terlepas dari meningkatnya jumlah permintaan ikan dunia karena pertumbuhan jumlah konsumen (penduduk) yang terus meningkat dan kesadaran akan pangan sehat. Komsumsi ikan rata-rata masyarakat dunia terus meningkat, dari hanya sekitar 6 kg/kapita/tahun di tahun 1950, menjadi hampir 18 kg/kapita/tahun saat ini. Total konsumsi ikan masyarakat dunia telah meningkat dari 50 jutaan ton di awal 1960 menjadi hampir tiga kali lipatnya saat ini. Beberapa proyeksi memberikan indikasi terus meningkatnya permintaan ikan ke depan. Josupeit dan Frans (2003) memperkirakan permintaan ikan untuk konsumsi langsung (direct consumption) pada tahun 2030, mencapai lebih dari 120 juta ton atau 3 juta ton lebih tinggi dari jumlah saat ini. Melihat perkembangan permintaan ikan yang terus meningkat tersebut, jika kapasitas produksi tidak mampu digenjot secara cepat, maka akan terjadi defisiensi suplai ikan ke depan.

Putar kemudi orientasi pembangunan di DIY: dari ‘among tani’ ke ‘dagang layar’

Permasalahan suplai ikan telah dirasakan oleh industri pengolahan ikan nasional. Setelah bertahun-tahun Indonesia menjadi eksportir produk perikanan, dalam dekade terakhir juga gencar mengimpor ikan, walaupun dari sisi nilai masih kecil dibandingkan ekspor, tetapi dari sisi laju pertumbuhan peningkatannya sangat pesat. Pada awal tahun 2000 total impor ikan Indonesia bernilai dibawah US$50 juta, meningkat hampir lima kali lipatnya dalam tahun-tahun terakhir. Survai yang dilakukan oleh para mahasiswa Jurusan Perikanan UGM, dalam praktikum lapangan Pengantar Ekonomi Perikanan di Juwana, Pati, (sentra perikanan Jawa Tengah) mendapatkan responden pengolah ikan seperti pidang mulai mengandalkan bahan baku impor untuk olahan ikan.

Untuk mengakselerasi pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mendorong terbangunnya peradaban baru yang unggul dengan mengambil strategi budaya, yaitu membalik paradigma ‘among tani’ menjadi ‘dagang layar’, dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (local genius). Ajakan perubahan pola pikir dan paradigma pembangunan tersebut perlu terus disosialisasikan dan direalisaikan dengan langkah implementatif yang strategis dalam bidang sistem penganggaran pembangunan daerah, sistem pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat.

Reorientasi pola pembangunan dengan menjamah laut harus dilakukan mengingat semakin terbatasnya lahan produksi pangan maupun ruang untuk pengembangan ekonomi masyarakat di darat. Di tengah semakin menyusutnya peran sektor pertanian terhadap perekonomian DIY (hanya menyumbang 16,33% total PDRB), belum diikuti oleh perubahan pada struktur tenaga kerja (47,2% rumah tangga di DIY adalah rumah tangga pertanian). Dari jumlah rumah tangga yang ada 80% merupakan petani gurem, dengan luas kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar. Sangatlah sulit meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kepemilikan lahan yang sangat terbatas, apalagi pilihan komoditas usaha adalah komoditas yang tidak kompetitif.

Pengembangan produksi pangan dari laut, diharapkan dapat menjawab kelemahan DIY dalam memenuhi kebutuhan pangan ikani yang terus meningkat. Hingga saat ini, DIY baru mampu memenuhi 40% dari kebutuhan ikan dari hasil produksi sendiri, yang berarti 60% kebutuhan diimpor dari luar daerah (Jawa Tengah dan Jawa Timur). Jika DIY mampu memanfaatkan 5% potensi lestari sumberdaya ikan yang mencapai 393.600 ton di Selatan Jawa, terdapat potensi produksi sebesar 19.000 ton per tahun. Sementara DIY baru mampu memanfaatkan sumberdaya ikan tersebut pada tingkat yang sangat rendah, walaupun terus meningkat (produksi perikanan laut hanya 134,93 ton pada tahun 1994 naik menjadi 3.800 ton pada tahun 2010 serta 4.000 ton pada tahun 2012).

Berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi perikanan perlu didorong melalui: (1) percepatan penyelesaian dan pengoperasian pelabuhan perikanan Glagah agar memungkinkan perubahan struktur armada perikanan, dari perahu motor temperl menjadi kapal motor ukuran minal 30G. (2) Penyiapan infrastruktur tersebut harus dibarengi dengan persiapan nelayan secara terprogram (social engineering yang adaptif). Karena itu, (3) alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM perlu ditingkatkan secara signifikan (anggaran penguatan SDM hanya 3% dari total anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY). Selain perikanan tangkap, (4) budidaya ikan yang memiliki potensi lahan yang mencpai 18.900 hektar, dengan tingkat pemanfaatan hanya kurang dari 12%, perlu terus didorong. (5) DIY juga telah memantapkan diri menjadi pusat perbenihan melalui program Jogja Benih. Pilihan tersebut sangat tepat karena benih menjadi faktor pembatas budidaya ikan dan untuk pengembangan konservasi smberdaya melalui pengkayaan stok ikan (restocking). Jogja Benih karenanya harus mampu menjadi “Jogja Benih Istimewa, Istimewa Benih Jogja”.

Sebagai kota pendidikan, yang didukung lebih dari 120 perguruan tinggi, penguatan pusat-pusat kajian dan pendidikan kelautan dan perikanan perlu dilakukan sebagai strategi budaya. Melihat jumlah perguruan tinggi dan program studi yang berorientasi di bidang kelautan dan perikanan yang sangat minim (satu akademi perikanan, satu akademi kemaritiman, dan satu jurusan perikanan, serta beberapa lab kelautan), maka visi tersebut sangat sulit dicapai jika tidak dimulai dengan mengarahkan dan mendorong pendidikan terutama kurikulum pendidikan berorientasi ke kelautan dan perikanan. Pendidikan kelautan dan perikanan tidak hanya terbatas pada produksi pangan ikani, tetapi obat-obatan melalui pengembangan bioteknologi kelautan, dan pengembangan energi serta berbagai jasa kelautan, termasuk pariwisata. Karena itu, upaya menjawab permasalahan kedaulatan pangan ikani harus dilakukan secara terpadu melalui peningkatan kapasitas produksi dengan penyiapan sarana prasarana perikanan, teknologi, dan sistem pengelolaan yang professional, serta meningkatkan daya saing dengan penyiapakan SDM kelautan dan perikanan.

Suadi, Ph.D., Ketua Lab. Sosial Ekonomi Perikanan Jurusan Perikanan UGM, e-mail: suadi@ugm.ac.id

Dialog ini sebenarnya diilhami dari hasil wawancara tertulis dengan seorang kawan yang bekerja di salah satu media cetak nasional. Setelah saya baca lagi, terdapat beberapa hal menarik yang perlu dikembangkan dari dialog tersebut. Utamanya lagi, poin-poin penting dari dialog tersebut perlu dishare untuk bahan pelajaran dan diskusi lanjut. Selamat membaca!

Pewawancara:

Apa kabar kang? Lama tidak bersua. Saya tertarik menulis tentang prospek bisnis usaha perikanan. Bisa berbagi informasi tentang hal tersebut?

Tanggapan:

Baik kang. Iya lama tidak berjumpa. Sepertinya kita perlu buat acara reuni dengan kawan-kawan lama ya. Moga saja tahun depan kita bisa bertemu dan saling berbagi. Terkait perikanan, pasti dengan senanghati karena inilah dunia yang saya geluti dan saya cintai. Saya sangat senang ketika sekarang sudah semakin banyak orang dan semakin banyak peminat yang mendalami bidang ilmu perikanan dan kelautan ini. Bahkan saat ini media-media massa juga semakin rajin memberitakan tentang perikanan dan kelautan. Hal yang sangat mengembirakan dan terima kasih sudah mengontak untuk berbincang-bincang mengenai hal ini.

Pewawancara:

Baiklah, langsung pada beberapa pertanyaan ya! Jika seseorang atau suatu lembaga akan melakukan atau tertarik untuk melakukan investasi pada usaha perikanan, faktor-faktor apa saja yg perlu diperhatikan sebelum berinvestasi pada usaha ini?

Tanggapan:

Pertama, sebelum menjawab secara langsung pertanyaan ini, ada baiknya dipahami bahwa usaha perikanan, khususnya di sektor primer (yaitu kegiatan penangkapan dan budidaya perikana) memiliki karakter berbeda terkait aspek yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi. Kedua usaha tersebut memang sama-sama membutuhkan analisis kelayakan baik kelayakan lokasi, finansial atau ekonomi maupun sosial untuk pengembangan kegiatan usaha perikanan. Yang lebih utama, tentu saja keduanya harus dengan jeli melihat pasar. Bahkan, investasi perikanan harus mampu menangkap sinyalemen pasar sebelum berproduksi atau dalam bahasa para pelaku pasar saat ini, “perikanan harus menjual apa yang dibutuhkan pasar, tidak sekadar memproduksi untuk dijual ke pasar”. Karena itu, dinamika pasar hasil perikanan wajib menjadi perhatian utama.

Pewawancara:

Bagaimana sesungguhnya kondisi dan prospek pasar hasil perikanan saat ini?

Tanggapan:

Sesungguhnya potensi pasar komoditas perikanan masih terbuka lebar. Untuk potensi pasar dunia bisa diamati dengan mudah dari pertumbuhan konsumsi ikan. Pertumbuhan konsumsi ikan dunia telah meningkat dari 11,5 kg per kapita per tahun di tahun 1970an, menjadi 14,4 kg per kapita per tahun di tahun 1990an, dan menjadi 17 kg per kapita di tahun 2007. FAO (2010) memproyeksikan bahwa dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dunia saat ini, dan tingkat komsumsi yang stabil maka dibutuhkan jumlah ikan yang sangat besar dimasa yang akan datang. Bahkan beberapa hasil kajian menunjukkan kecenderungan permintaan yang jauh melampaui kemampuan produksi perikanan suatu wilayah. Untuk pasar domestik, potensi pasar tersebut juga masih terbuka lebar. Bahkan, untuk beberapa daerah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah dengan konsumsi ikan terendah secara nasional, harus mengimpor lele lebih dari separuh permintaan dari daerah sekitarnya, seperti Boyolali dan Tulungagung. Lebih dari itu, mencermati perkembangan dalam dekade terakhir, banyak industri pengolahan ikan mengimpor ikan dari negara-negara lain untuk menutupi kekurangan pasokan bahan baku dari produksi nasional. Karena itu, perikanan sepertinya masih memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan

Pewawancara:

Kembali pada karakter investasi pada perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang diuraikan sebelumnya, apa kekhasan masing-masing usaha tersebut?

Tanggapan:

Investasi pada perikanan tangkap memerlukan perhitungan yang cermat dan hati-hati untuk saat ini karena tingkat persaingan pemanfaatan sumberdaya ikan sangat tinggi untuk beberapa wilayah, khususnya di wilayah pantai (< 12 mil) dan terutama di wilayah bagian barat Indonesia. Investasi perikanan tangkap d wilayah timur masih sangat potensial dari sisi ketersediaan stok (sumberdaya ikan), tetapi tantanganya masih terletak pada masalah infrastruktur perikanan seperti akses transportasi, pelabuhan pendaratan ikan dan coldstorage. Kekurangan bahan baku pada industri pengolahan, khususnya pengalengan ikan yang terjadi saat ini dapat menjadi peluang investasi pada perikanan tangkap, baik untuk ikan pelagis kecil lemuru dan kembung maupun pelagis besar seperti tongkol dan tuna. Peluang pasar ekspor masih terbuka, tinggal memperhatikan beberapa persyaratan seperti persyaratan higienis, santitasi dan lingkungan. Untuk memudahkan akses ke berbagai pasar, isu-isu lingkungan sudah harus menjadi fokus perhatian kegiatan produksi dan perdagangan hasil perikangan tangkap.

Pewawancara:

Mendengar penjelasan tadi nampak bahwa isu lingkungan sangat krusial bagi pengembangan dan investasi pada usaha perikanan tangkap, bisa dielaborasi lebih jauh?

Tanggapan:

Betul, isu-isu lingkungan semakin mengemuka karena realitas ekploitasi sumberdaya ikan yang telah melampaui daya dukung sumberdaya tersebut, atau terjadinya ekploitasi berlebihan sumberdaya ikan, yang terjadi di banyak wilayah perairan dunia. Bahkan untuk mengatur ekploitasi sumberdaya ikan saat ini, telah dibentuk lembaga-lembaga koordinasi antar negara yang khusus mengatur jumlah atau kuota ikan yang boleh ditangkap untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya tersebut. Bahkan lembaga-lembaga tersebut seperti memiliki kuasa mengatur negara anggotanya, sehingga satu negara yang berdaulat atas wilayah perairannya kadang tidak terlalu memiliki kuasa mengatur pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayahnya. Sebagai contoh, untuk menangkap ikan tuna sirip biru selatan (southern bluefin tuna), ikan tuna yang sangat mahal, yang beruaya di Samudra Hindia dan beranak pinak di perairan Indonesia, telah ada lembaga yang mengatur pemanfaatannya, yaitu CCSBT (Commission on Conservation of Southern Bluefin Tuna). CCSBT inilah yang membagi kuota jumlah ikan yang boleh ditangkap kepada tiap negara anggotanya. Indonesia, sayangnya hanya mendapat kuota yang jauh di bawah Australia, Jepang, bahkan Taiwan, walaupun diketahui habitat pemijahan ikan tersebut di Indonesia. Itu salah satu ilustrasi terkait dengan isu lingkunga pada aspek produksi perikanan tangkap. Terkait aspek perdagangan, banyak sekali isu-isu lingkungan yang terlibat, sehingga isu tersebut menjadi semacam mekanisme untuk menghambat, atau sebagai non-tariff barrier.

Pewawancara:

Perikanan tangkap sepertinya memiliki tantangan besar untuk pengembangan ke depan, bagaimana dengan investasi pada perikanan budidaya?

Tanggapan:

Walaupun memiliki banyak tantangan, perikanan tangkap tetap memiliki prospek yang baik karena permintaan komoditas hasil perikanan tangkap masing sangat tinggi, hanya usaha ini perlu dikelola dengan lebih baik.
Untuk investasi perikanan budidaya, seperti telah saya sampaikan dalam Kompas Ekstra edisi Investasi 2012, terdapat dua peluang investasi yang sangat menarik dan potensial: pertama, pembenihan ikan dan kedua, pembesaran. Pembenihan ikan dapat memberikan tingkat pengembalian yang cepat dan menguntungkan serta beraneka ragam produk yang bisa dihasilkan. Sebagai ilustrasi, pembenihan gurami dapat menghasilkan sekurang-kurangnya lima komoditas yang dapat dijual, dari telur sampai benih ukuran kiloan (5-6 ekor per kg). Masing-masing ukuran memberikan keuntungan yang berbeda dengan selisih harga jual yang menarik untuk para investor (lihat http://suadi.staff.ugm.ac.id/wp-content/ragam-produk-benih-gurami.jpg). Benih ikan laut seperti kerapu juga menjadi komoditas yang sangat diminati, bahkan produksi benih kerapu bervaksin telah dilakukan untuk mengurangi angka kematian (resiko benih mati). Peluang investasi pada industri perbenihan masih sangat lebar, karena pemain masih terbatas. Namun demikian, bisnis perbenihan memerlukan ketelatenan dan kesabaran yang lebih karena memelihara benih sama seperti halnya memelihara bayi.

Satu hal yang perlu saya tambahkan, keberhasilan para pembenih ikan dalam menghasilkan benih dalam jumlah massal, selain dapat mendorong berkembangannya industri budidaya juga akan mendorong kegiatan rehabilitasi atau konservasi sumberdaya ikan. Karena benih-benih ikan tertentu dapat ditebarkan kembali ke perairan, yang kemudian dapat ditangkap untuk kegiatan perikanan tangkap. Karena itu, bisnis berbenihan ini merupakan bisnis mulia, tidak hanya memiliki potensi keuntunggan ekonomi yang tinggi, tetapi secara potensial dapat menjadi penyelamat sumberdaya ikan dan penyelamat pekerjaan nelayan.

Sementara, untuk usaha pembesaran ikan, secara teknis sesungguhnya ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu benih dan pakan. Tanpa benih tidak ada kegiatan budidaya, demikian kata para pembudidaya ikan. Sehingga ketika akan berinvestasi pada kegiatan budidaya ikan, perhatikan dengan baik ketersedian, kualitas dan kontinuitas dari benih untuk kegiatan pembesaran. Bahkan berinvestasi dilahan marginalpun, seperti lahan dengan kekurangan air, dapat dilakukan dengan teknologi seperti kolam terpal asal tersedia benih. Faktor kedua, pakan, menjadi sangat penting diperhatikan karena biaya produksi perikanan budidaya sebagian besar, bahkan lebih dari separuh biaya, untuk pakan. Keberhasilan dalam manajemen pakan berarti keberhasilan dalam kegiatan budidaya scara keseluruhan. Sebagai contoh, pembudidaya patin di Kampung Patin di Kabupaten Kampar, Riau dapat menikmati keuntungan yang lebih tinggi kegiatan pembesaran karena dapat menyusun ransum pakan yang biayanya kurang dari separuh harga pakan pabrik, yang mencapai Rp 8000 per kg.

Pewawancara:

Bagaimana kira-kira profil umum kelayakan finansial pengembangan usaha perikanan?

Tanggapan:

Analisis usaha perikanan telah banyak dilakukan, bahkan Bank Indonesia melalui Portal Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (http://www.bi.go.id/sipuk/id/?id=4&no=94) memberikan guidelines umum untuk investasi pada beberapa komoditas perikanan. Investasi pada budidaya kerapu, misalnya, dalam waktu 12-18 bulan sudah dapat memberikan pengembalian modal (payback period), dengan net benefit cost (B/C) ratio mencapai lebih dari lima. Waktu yang hampir sama juga ditemukan pada usaha budidaya patin (payback period 1 tahun 9 bulan) dengan rasio B/C lebih dari dua. Usaha perikanan tangkap jika dikelola dengan baik juga memberikan keuntungan yang baik. Sebagai contoh, perikanan pelagis dengan jaring insang (gill net) dapat memberikan rasio B/C sebesar 1,6 dengan waktu pengembalian seluruh investasi 2,5 tahun. Hal yang hampir serupa juga pada perikanan pelagis dengan pukat cincin (purse seine). Karena itu, usaha perikanan sesungguhnya masih memiliki prospek yang baik dan layak dikembangkan. Tinggal bagaimana mengelola penerimaan dari usaha perikanan tersebut. Masalah pengelolaan keuangan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap. Sebagian besar nelayan sering dikatakan cenderung dekat dengan kemiskinan, salah satu karena masalah pengelolaan pendapatan yang diterima, bukan karena permasalahan kelayakan usaha.

Pewawancara:

Walaupun memiliki prospek dan kelayakan usaha yang baik, sekilas terlihat tidak terlalu banyak peminat swasta nasional dalam kegiatan investasi pada usaha perikanan. Bagaimana kondisi dan kecenderungan investasi perikanan saat ini?

Tanggapan:

Terkait investasi, menarik memang jika menengok data BKPM. Berdasarkan data-data tersebut nampak bahwa investasi perikanan sesungguhnya digerakkan atau didominasi oleh penanaman modal asing (PMA). Data BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi melalui PMA sampai pada triwulan ketiga tahun 2011 mencapai US$8,3 juta dengan total proyek perikanan 22 buah (http://www.bkpm.go.id/file_uploaded/public/ PMA%20SEKTOR.pdf). Sementara penanaman modal dalam negeri sangat kecil dengan jumlah proyek investasi hanya 5 buah. Hal ini memang mengindikasikan bahwa minat perusahaan nasional pada usaha ini masih kecil dan ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah dalam rangka membangun perikanan nasional yang tangguh. Tentu saja usaha perikanan harus dihindarkan dari dominasi asing dan hal ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Kalau di depan saya menyampaikan prospek yang besar pada usaha perikanan budidaya, kalau pengembangannya tidak diikuti dengan strategi pengembangan industri pakan ikan nasional, maka penikmat keuntungan budidaya ikan adalah industri pakan yang saat ini sebagian besar dikuasai asing. Karena itu, industri perikanan nasional nampaknya perlu terus didorong atau difasilitasi agar dapat berkembang lebih cepat.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pengusaha-pengusaha lokal semakin banyak bermunculan saat ini. Kompas tanggal 24 Oktober 2011, misalnya, melaporkan tentang perkembangan pengalengan ikan skala kecil di Muncar yang mencapai 60 unit dan menyerap tenaga kerja mencapai 75-100 orang. Perikanan budidaya skala kecil seperti budidaya lele, nila, gurami, dan patin serta rumput laut juga terus berkembang di daerah-daerah. Bahkan daerah yang terkenal minus air di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta telah mulai tampil sebagai penghasil lele dengan pelaku usaha masyarakat. Usaha-usaha rakyat seperti ini memang harus dilindungi dan perlu terus didorong.

Strategi dan realisasi pengembangan indsutri perikanan nasional nampaknya harus segera hadir. Pemerintah saat ini nampak mengkampanyekan istilah industrialiasi perikanan sebagai strategi pembangunan perikanan, setelah sebelumnya beberapa istilah sering terdengar seperti minapolitan, gerban minabahari, dan revitalisasi perikanan. Industrialisasi perikanan harus memiliki akar pada pengembangan industri perikanan yang memiliki kaitan dengan pemanfaatan sumberdaya ikan atau sumberdaya lain yang diproduksi di tanah air.

Pewawancara:

Sebagai penutup, bagaimana prospek usaha perikanan di tahun 2012 dan komoditas apa saja yang diperkirakan memiliki daya tarik untuk kegiatan usaha? Jika ada catatan-catatan khusus mohon dijelaskan?

Tanggapan:

Saya kira pasar ekspor hasil perikanan belum akan terlalu banyak bergeser dari komoditas yang secara tradisi diekspor oleh Indonesia seperti tuna dan udang. Walaupun komoditas lain seperti rumput laut, kerapu, kakap dan jenis lainnya semakin meningkat perannya. Fillet nila merah juga masih menjadi komoditas penting perikanan air tawar untuk tujuan ekspor. Rumput laut juga masih menjadi komoidtas yang marak dibudidayakan. Untuk pasar domestik komoditas lele, nila, dan patin masih akan marak diusahakan. Gurami juga menjadi komoditas yang penting. Komoditas yang sangat prospektif juga adalah udang galah. Produk ikan siap saji baik dalam bentuh filet segar maupun olahan juga akan semakin mudah ditemukan. Ikan hias sudah saatnya mulai diperhatikan dengan serius lagi dan komoidtas ini bisa menjadi salah satu andalan.

Tentu saja kita tidak hanya bermain pada kegiatan produksi, tetapi kegiatan pascapanen khsususnya pengolahan ikan harus diperkuat. Untuk memperkuat industri pengolahan tersebut perlu didukung sistem logistik nasional dengan memperkuat sistem rantai dingin (coldstorage dsb) di sentra-setra produksi perikanan dan pasar-pasar tradisional. Dengan persiapan seperti itu, maka laju impor ikan yang meningkat luar biasa dalam dekade terakhir diharapkan dapat dihambat.

Dengan semakin kuatnya perang dagang menggunakan isu-isu kesehatan dan lingkungan, industri perikanan nasional perlu mempersiapkan diri dengan perangkat sistem kendalai mutu di setiap titik proses produksi hasil perikanan. Tentu saja seluruh kegiatan perikanan dari produksi, pascapanen, dan pemasaran membutuhkan iklim investasi yang baik, kepastian hukum terutama sinkronisasi regulasi pemerintah pusat dan daerah, dan infrastruktur pendukung yang memadai. Lebih dari itu, investasi pada pengembangan manusia perikanan harus diletakkan di bagian yang utama pengembangan perikanan. Karena usaha perikanan saat ini menghadapi kendala utama pada kualitas dan ketersediaan manusia unggul.

Pewawancara:

Terima kasih atas tanggapannya, semoga perikanan memasuki tahun 2012 akan jauh lebih baik, lebih produktif dan lebih kompetitif. Selamat berjuang dan Selamat Tahun Baru 2012!

Tanggapan:

Selamat berjuang juga dan tetap berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Saya juga berharap demikian. Tentu saja perikanan perlu lebih banyak dipublikasikan dan para pegiatnya harus membicarakan, mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasinya. Kisah-kisah sukses para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang ikan sepertinya harus lebih sering diberitakan, tidak hanya berita yang kurang baik. Selamat Tahun Baru 2012. Semoga tahun ini jauh lebih baik, lebih cepat dan lebih tinggi capaian berbagai rencana kita!

Pengumuman penghargaan Nobel Ekonomi tahun ini memberikan dua kejutan. Pertama, ini merupakan kali pertama dimenangkan oleh perempuan, Elinor Ostrom dari Indiana University, USA. Kedua, tidak sepenuhnya jatuh ke tangan ekonom seperti Oliver E. Williamson salah satu dari dua penerima nobel, tetapi berbagi dengan Ostrom yang mendalami ilmu politik. Ostrom telah berkontribusi besar dalam kajian pengelolaan sumberdaya kepemilikan bersama (the commons atau common-pool resources, CPRs) seperti ikan, hutan, aliran air, dan laut. Ratusan publikasi telah ia hasilkan baik secara individu maupun bersama, baik berdasarkan studi kasus maupun eksperimen di laboratorium dengan teori permainan (game theory). Bukunya berjudul “Governing the commons: the evolution of institutions for collective action” yang dipublikasikan pada tahun 1990, menjadi rujukan utama pembelajar CPRs di seluruh belahan dunia.

Apa sesungguhnya CPRs? Sumberdaya ini memiliki dua karakter utama, yaitu: (1) kesulitan untuk mengeluarkan pengguna lain dalam pemanfaatannya (exclusion problems), dan (2) kesulitan membagi rata sumberdaya atau keuntungan darinya (subtractability problems). Aksi penumpang gelap (free riding) akan upaya yang dilakukan oleh pihak lain dan persaingan dalam pemanfaatannya (rivalry of extraction) berimbas pada pemanfaatan secara berlebihan dan degradasi sumberdaya. Dilema ini dilabeli dengan berbagai istilah dan yang sangat terkenal adalah “The tragedy of the commons” yang ditulis oleh Garrett Hardin dalam majalah Science pada tahun 1968.

Tulisan Hardin memberikan pengaruh luas dan kuat tentang cara penyelesaian dilema CRPs. Dalam “The tragedy of the commons”, Hardin melukiskan bahwa tanpa kehadiran institusi yang dapat memaksa pengaturan CPRs maka kehancuran adalah hasil akhirnya. Penyelesaian masalah kemudian diterjemahkan dalam dua cara: (1) sumberdaya dialihkan menjadi milik pribadi atau swastanisasi, atau (2) pengelolaan diserahkan sepenuhnya pada pemerintah. Sayangnya, walaupun telah diadopsi di banyak tempat, namun pilihan tersebut tidak sepenuhnya mampu menjadi jalan keluar yang efektif. Krisis sumberdaya ikan, hutan gundul, krisis air, dan berbagai bentuk perebutan serta konflik sumberdaya terjadi meluas dari tingkat lokal sampai global. Kondisi ini merupakan bukti ketidak-berdayaan pengelolaan sumberdaya melalui institusi pasar atau negara. Kondisi dan pilihan pengelolaan tersebutlah yang menjadi kritik utama Ostrom dan kelompok pendukungnya.

Masalah utama privatisasi atau pengelolaan oleh negara adalah kekurang-pahaman akan keberadaan berbagai institusi masyarakat yang berfungsi menata pemanfaatan sumberdaya tersebut. Bahkan, commons itu sendiri adalah institusi yang mengakui adanya kepemilikan secara kolektif, bukan tanpa kepemilikan sama sekali. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada CPRs telah mengadopsi beragam institusi untuk mengelola sumberdaya. Berkes dkk dalam majalah Science terbitan 1989 memberikan beberapa contoh keberhasilan institusi ini seperti: (1) komunitas Ameridian di Teluk James, Quebec, Canada dalam pengelolaan satwa liar melalui adopsi hukum adat, (2) pengelolaan lobster di Maine, USA dengan memberlakukan hak eksklusif atas wilayah dan sumberdaya, dan (3) solusi berbasis komunitas dalam menangani perikanan pukat harimau di New York Bright. Mereka juga menunjukkan kegagalan pengelolaan hutan oleh negara di Thailand yang pada saat bersamaan telah menggusur kearifan lokal. Melalui “Governing the commons”, Ostrom telah mendokumentasikan berbagai contoh keberhasilan masyarakat di berbagai negara dan menuntunnya pada formulasi prinsip-prinsip dan kelembagaan untuk pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan. Dengan demikian, sesungguhnya ditengah masyarakat tersedia dan berkembang beragam institusi untuk mengelola sumberdaya ikan, hutan, satwa liar, sistem irigasi dan CPRs lainnya secara berkelanjutan. Respon secara kolektif tersebut merupakan bentuk tindakan bersama (collective action) dan aksi tersebut merupakan jalan keluar menghadapi dilema dan menyelamatkan sumberdaya.

Dalam berbagai kajiannya, Ostrom menekankan dua hal pokok. Pertama, pentingnya keragaman instutisi dalam pengelolaan sumberdaya, tidak hanya terpaku pada pasar atau negara. Kedua, kebutuhan akan pemahaman tentang kondisi (faktor-faktor) yang bepengaruh terhadap keutuhan pengelolaan sumberdaya, yang ia pandang sebagai salah satu tugas pokok ilmu sosial. Secara prinsipil, pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan membutuhkan: (1) aturan yang sesuai dengan kondisi sumberdaya, (2) kejelasan batasan wilayah dan pengguna (hak atas sumberdaya), (3) akutanbilitas sistem pemantauan; (4) adanya sangsi yang bersifat gradual; (5) tersedia penyelesaian konflik biaya rendah; (6) keterlibatan pihak-pihak yang terkait sehingga tercapai kesepakatan antara individu yang terlibat; dan (7) hadirnya sistem kepemimpinan yang mendukung. Desentralisasi pengelolaan diyakini memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan sumberdaya.

Era otonomi daerah saat ini memberikan kesempatan bagi upaya revitalisasi berbagai kearifan lokal. Gambaran ini tidak berarti bahwa pengelolaan sumberdaya dilakukan dengan menyerahkan seluruh urusan pada masyarakat, tetapi upaya bersama semakin dibutuhkan kehadirannya. Karena itu, Nobel ekonomi yang diberikan pada Ostrom memberikan sinyal kuat bahwa kita perlu menengok lagi dan merevitalisasi beragam institusi yang sesungguhnya telah menjadi bagian dari masyarakat kita seperti desa adat, subak, panglima laot, sasi laut, awiq-awiq, gotong-royong, dan beragam pranata sosial lainnya untuk melanggengkan sumber-sumber penghidupan masyarakat.